Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Medan untuk meninjau persiapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang. Kunjungan ini menekankan pentingnya pengawasan Imigrasi Medan yang ketat dan pelayanan prima demi kelancaran lalu lintas perlintasan warga negara Indonesia maupun asing.

Dalam kunjungannya, Menteri Yasonna secara langsung memeriksa fasilitas dan kesiapan personel yang akan bertugas. Ia memastikan bahwa seluruh perangkat keras dan lunak berfungsi optimal, serta standar operasional prosedur (SOP) telah disosialisasikan dengan baik kepada seluruh jajaran. Kesiapan ini krusial untuk mencegah penumpukan antrean dan memastikan pelayanan yang efisien.

Fokus utama kunjungan adalah peningkatan kapasitas pelayanan paspor dan lalu lintas keimigrasian di bandara dan pelabuhan. Mengingat peningkatan volume pergerakan orang saat Nataru, pengawasan Imigrasi Medan harus diperkuat untuk mengantisipasi potensi pelanggaran atau masalah keimigrasian. Inovasi layanan juga menjadi perhatian.

Menteri juga berpesan agar jajaran Imigrasi Medan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya individu yang mencurigakan atau yang dapat mengganggu keamanan negara. Sinergi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Bea Cukai, menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan Imigrasi Medan di pintu-pintu masuk dan keluar.

Pelayanan publik yang humanis dan profesional juga menjadi sorotan. Menteri meminta agar petugas memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama para pemudik, tanpa mengurangi tingkat kehati-hatian. Keselamatan dan kenyamanan para pelintas batas adalah prioritas utama dalam periode sibuk ini.

Sebagai bagian dari pengawasan Imigrasi Medan, Menteri meninjau langsung area pemeriksaan dokumen di Bandara Internasional Kualanamu yang merupakan salah satu pintu gerbang utama Sumatera Utara. Ia memastikan bahwa sistem pemeriksaan biometrik dan kelengkapan data telah berjalan sesuai standar internasional untuk efisiensi dan keamanan.

Selain itu, Menteri juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap keluhan atau masalah yang mungkin timbul di lapangan. Saluran pengaduan harus berfungsi efektif, dan setiap masukan dari masyarakat harus ditindaklanjuti dengan serius untuk terus memperbaiki kualitas layanan keimigrasian.