Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali melontarkan ide kontroversial namun menarik: pembangunan penjara khusus bagi narapidana korupsi di salah satu pulau terluar atau perbatasan Kalimantan. Usulan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada pelaku korupsi sekaligus memperkuat keamanan wilayah perbatasan negara.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa hukuman penjara bagi koruptor selama ini dinilai kurang memberikan efek jera yang optimal. Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), membutuhkan penanganan yang lebih tegas dan memberikan dampak psikologis yang lebih mendalam bagi pelakunya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan mereka di lokasi yang jauh dari kemewahan dan kemudahan akses, seperti di pulau perbatasan.

Pemilihan pulau perbatasan Kalimantan sebagai lokasi potensial bukan tanpa alasan. Selain memberikan efek isolasi yang lebih kuat, keberadaan penjara dengan pengawasan ketat di wilayah tersebut juga dapat membantu meningkatkan keamanan dan pengawasan di zona perbatasan negara. Hal ini secara tidak langsung dapat memperkuat kedaulatan NKRI di wilayah-wilayah terluar.

Usulan MAKI ini tentu menimbulkan berbagai pro dan kontra. Beberapa pihak mungkin menilai bahwa pemindahan narapidana ke pulau terpencil akan menimbulkan biaya logistik yang besar dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Namun, MAKI berargumen bahwa kerugian negara akibat korupsi jauh lebih besar, dan efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman yang lebih berat dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan.

“Korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian negara akibat korupsi sangat besar dan dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hukuman bagi koruptor harus memberikan efek jera yang maksimal. Penempatan mereka di pulau perbatasan Kalimantan bisa menjadi salah satu solusi,” tegas Boyamin.

Lebih lanjut, MAKI menekankan bahwa penjara khusus koruptor di pulau perbatasan harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi baru di dalam penjara dan memastikan bahwa narapidana benar-benar menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.