Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan sepenuhnya berfungsi jadi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Target ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN, terutama fasilitas vital yang mendukung fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.
Menurut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, target 2028 ini sejalan dengan rencana pembangunan ekosistem kawasan IKN yang meliputi kantor-kantor pemerintahan dan hunian bagi para aparatur sipil negara (ASN). Percepatan ini diperlukan agar fungsi-fungsi kenegaraan dapat segera berpindah dan beroperasi secara optimal di ibu kota baru.
Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif menjadi fokus utama untuk mencapai target ini. Meskipun sudah ada desain dasar sebelumnya, Presiden Prabowo meminta agar desain tersebut dikaji ulang untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan visi IKN sebagai ibu kota politik.
Prabowo juga telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029. Dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan infrastruktur penting, termasuk kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju wilayah perencanaan IKN tahap kedua.
Keberadaan ketiga fungsi pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) di IKN pada tahun 2028 akan menjadi penanda bahwa ibu kota baru ini sudah siap menjalankan tugas-tugas politik, baik harian maupun strategis. Ini menandai dimulainya era baru pemerintahan Indonesia di IKN.
Selain pembangunan infrastruktur vital, IKN juga diharapkan dapat menarik investasi swasta murni dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Investor diharapkan membangun hotel, hunian, retail, dan perkantoran, menciptakan ekosistem kota yang lengkap dan mandiri.
Target Prabowo untuk menjadikan IKN ibu kota politik pada 2028 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melanjutkan proyek strategis nasional ini. Dengan dukungan anggaran dan komitmen politik, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang modern dan berpandangan ke depan. Dengan IKN yang berfungsi penuh sebagai ibu kota politik, Indonesia akan memiliki pusat pemerintahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.